JAKARTA — Hilirisasi mineral kritis di Indonesia dinilai terancam gagal memberikan manfaat ekonomi maksimal jika pemerintah hanya berfokus pada aktivitas ekstraksi sumber daya alam.
Indonesia didorong untuk segera membangun ekosistem industri yang mampu menciptakan nilai tambah serta menarik investasi jangka panjang.
Peringatan tersebut disampaikan oleh Direktur Angin Dampak Jaya, Saskia Tjokro, dalam ajang Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta, Sabtu (01/08).
Saskia menegaskan, keberhasilan kebijakan hilirisasi tidak bisa diukur semata dari banyaknya tambang atau pabrik pemurnian (smelter) yang dibangun.
Menurutnya, pemerintah harus menciptakan ekosistem industri yang mampu mendorong inovasi, transfer teknologi, dan membuka lapangan kerja berkualitas.
Ia mencontohkan kawasan Weda Bay yang kini menjadi percontohan ekosistem industri pemerintah dan menarik perhatian negara berkembang lain seperti Ghana, Uganda, dan Kolombia.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan industri membawa konsekuensi sosial dan lingkungan yang memerlukan pengawasan ketat.
“Ketika berinvestasi, kami tidak melakukannya secara ekstraktif. Tujuan investasi harus memiliki manfaat yang baik secara inheren, bukan hanya mengejar keuntungan ekonomi semata,” ujar Saskia.
Saskia mendesak pemerintah untuk menetapkan regulasi yang tegas terkait standar keberlanjutan, mencakup indikator ketenagakerjaan, keselamatan kerja, hingga dampak lingkungan.
Standar tersebut, tegasnya, harus menjadi aturan wajib bagi perusahaan dan bukan sekadar bahan negosiasi antara investor dan pelaku usaha.
Apalagi, Saskia menyoroti fakta bahwa lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini masih bergantung pada ekstraksi sumber daya alam.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi Indonesia menuju ekonomi berbasis industri bernilai tambah masih membutuhkan jalan panjang.
Jika terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, Indonesia berisiko terkena fenomena ‘kutukan sumber daya alam’ (resource curse).
Ia merujuk pada Kolombia, produsen tembaga besar dunia yang puluhan tahun belum sepenuhnya berhasil melakukan industrialisasi.
Untuk mendukung transisi ini, selain mengandalkan kekayaan alam, Indonesia dituntut memaksimalkan potensi sumber daya manusia.
Saskia menyebut jutaan mahasiswa yang lulus setiap tahun adalah modal besar bagi inovasi nasional, asalkan didukung ekosistem riset dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Lebih lanjut, ia menekankan peran krusial organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam mengawal investasi hijau di Indonesia.
Laporan dan temuan CSO terkait praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) kini menjadi informasi penting yang dipertimbangkan oleh para investor global.
“CSO memiliki peran penting menyuarakan berbagai persoalan yang tidak terlihat di permukaan. Informasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme whistleblowing yang turut memengaruhi keputusan investasi,” katanya.
Saskia berharap partisipasi aktif masyarakat sipil dapat memastikan hilirisasi di Indonesia tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.
Diskusi panel mengenai masa depan rantai pasok hijau ini turut dihadiri oleh Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto, Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono, dan Direktur Energy Shift Indonesia Putra Adhiguna.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajo Update
