LABUAN BAJO — Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) tengah merancang integrasi kawasan wisata dengan ketahanan pangan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Upaya ini diwujudkan lewat pengembangan konsep food forest atau hutan pangan di kawasan wisata Natas Parapuar, Kabupaten Manggarai Barat.
Gagasan tersebut menjadi fokus utama dalam forum “Sunset Dialogue” yang digelar pada Rabu (29/7/2026), yang juga menjadi bagian dari pemantauan ketahanan pangan daerah oleh Kemenko Pangan.
Sebagai penanda dimulainya proyek ekologis ini, pemerintah melakukan penanaman bibit pohon buah eksotis di kawasan Parapuar.
Sejumlah bibit yang ditanam di antaranya Mangga Miyazaki, Mangga Nam Dok Mai, Jambu Black Diamond, Alpukat Aligator Jumbo, hingga Sawo Jumbo Thailand.
Sekretaris Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Dirhansyah Conbul, menegaskan bahwa seluruh program pemerintah mutlak harus berorientasi pada manfaat warga di tingkat tapak.
Ia menyebut, sektor pariwisata semestinya tidak dibiarkan berdiri sendiri tanpa memberikan dampak ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar.
“Apalagi jika selama ini fokusnya hanya pada pariwisata, ternyata ada juga produk sampingan dari usaha yang terkait dengan pangan,” kata Dirhansyah.
Menurutnya, pemanfaatan pangan lokal berbasis hutan bisa menjadi sumber pendapatan baru yang menjanjikan jika dikelola berdampingan dengan industri pariwisata.
Hal senada diungkapkan oleh Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan, Mochamad Saleh Nugrahadi.
Saleh menyoroti besarnya potensi komoditas pangan lokal Manggarai Barat yang bernilai ekonomi tinggi untuk menunjang kesejahteraan warga dari food forest.
Ia mengambil contoh tanaman kelor atau moringa asal NTT yang telah diakui memiliki kualitas sangat baik.
“Tinggal bagaimana produksi dan hilirisasinya diperkuat agar memberikan nilai tambah yang lebih besar,” ujar Saleh.
Hilirisasi, kata Saleh, menjadi kunci untuk memperluas peluang usaha masyarakat dan menjamin ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, BPOLBF menjadikan kawasan Parapuar sebagai etalase dari penggabungan aspek ekologi, edukasi, dan pariwisata (Ethno-Eco-Edu-Culture-Nature Conservation).
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama BPOLBF, Andhy M.T. Marpaung, menyatakan pariwisata super prioritas tidak boleh sekadar berorientasi pada angka kunjungan wisatawan.
“Melalui konsep food forest, kita menghubungkan pengembangan destinasi dengan ketahanan pangan,” ucap Andhy.
Menurut Andhy, model pembangunan ini menuntut pariwisata berkualitas, di mana pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat berjalan beriringan.
Ia berharap kawasan Parapuar tidak hanya menawarkan pengalaman wisata, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran konservasi keanekaragaman hayati dan penguatan pangan lokal.
Acara lintas sektor ini turut dihadiri oleh jajaran dinas terkait dari Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), peserta Floratama Academy 2026, hingga para pelaku UMKM setempat.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajo Update
