JAKARTA – Keinginan sebagian pihak untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD nampaknya bakal menemui jalan buntu. Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas mutlak rakyat Indonesia menolak keras ide tersebut dan tetap ingin memilih pemimpinnya secara langsung.
Hasil survei ini dipaparkan LSI di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026), data menunjukkan angka yang sangat kontras antara keinginan rakyat dengan wacana pemilihan tidak langsung.
Rakyat Indonesia rupanya masih jatuh cinta dengan sistem “one man one vote”.
“Mayoritas warga ingin kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota, dipilih langsung oleh rakyat seperti yang berjalan saat ini,” tulis laporan LSI tersebut sebagaimana data yang diterima bajoupdate.com, Minggu.
Rakyat Mau Pilih Gubernur Sendiri
Untuk level pemilihan Gubernur, data LSI mencatat sebanyak 94,3% responden menyatakan setuju bahwa Gubernur sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat. Angka ini menunjukkan konsensus nasional yang hampir bulat.
Sementara itu, warga yang setuju jika Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi hanya sebesar 4,6%. Sisanya, sebanyak 1,1% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab (TT/TJ).
Bupati dan Walikota: 95% Pilih Langsung!
Sentimen yang sama, bahkan lebih kuat, terlihat pada tingkat pemilihan Bupati atau Walikota. Sebanyak 95,0% responden menegaskan bahwa mereka ingin memilih Bupati/Walikota secara langsung.
Hanya segelintir orang, yakni 4,1%, yang setuju jika mandat pemilihan diserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten/Kota. Adapun responden yang tidak memberikan jawaban hanya sebesar 0,9%.
Presiden Pun Tak Boleh ‘Dikuasai’ MPR
Tak hanya di level daerah, keinginan untuk memilih pemimpin secara langsung juga berlaku untuk posisi orang nomor satu di republik ini. Sebanyak 94,4% rakyat Indonesia ingin Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR RI.
Hanya 4,7% yang menginginkan Presiden kembali dipilih oleh MPR, sementara 1,0% sisanya memilih bungkam.
Data ini menjadi tamparan keras bagi wacana-wacana politik yang ingin menarik kembali hak pilih rakyat ke tangan legislatif. Rakyat nampaknya sudah sadar betul bahwa hak suara dalam Pilkada adalah instrumen paling vital dalam demokrasi mereka.
Survei nasional LSI ini dilakukan pada periode 4-12 Maret 2026 dengan melibatkan 2.020 responden dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
Sumber Berita : LSI
