LABUAN BAJO – Momen hari jadi Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) ke-23 yang jatuh pada 25 Februari 2026 menjadi panggung refleksi kritis bagi berbagai pihak.
Ketua DPD PAN Manggarai Barat, Inocentius Peni atau Ino Peni, melontarkan sorotan tajam terkait perjalanan daerah otonom ini yang dinilainya belum optimal mencapai target dasar.
Menurut Ino Peni, ada empat tujuan utama pembentukan daerah otonom yang hingga kini masih menjadi rapor merah bagi pemerintah daerah.
“Pembentukan kabupaten otonom itu untuk empat tujuan. Pertama, pendekatan pelayanan publik. Kedua, pemerataan pembangunan. Ketiga, kesejahteraan rakyat, dan keempat, penguatan kapasitas dalam rangka pengelolaan potensi lokal,” ujar Ino Peni dalam refleksinya, Rabu 26 Februari 2026.
Ino Peni yang juga anggota DPRD Mabar ini menyoroti minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai di wilayah pelosok.
Ia menyebut, urusan administrasi kependudukan hingga perizinan masih sering dikeluhkan oleh masyarakat karena hambatan aksesibilitas.
“Ada sekolah yang masih kesulitan ruang belajar, fasilitas kesehatan yang masih sangat terbatas,” tambahnya.
Terkait infrastruktur, Peni mengkritik pembangunan jalan hotmix yang dinilai sering kali salah sasaran dan tidak menjawab kebutuhan mendesak warga di daerah terisolasi.
Kritik paling menukik tertuju pada manajemen birokrasi. Peni membeberkan fakta ironis bahwa di usia ke-23 tahun, masih banyak kantor pelayanan publik yang berstatus kontrak.
“Bagian dari refleksi itu adalah manajemen birokrasi. Bagaimana birokrasi kita dibenahi, kantor saja masih ada Dinas yang tidak punya kantor,” tegas Peni.
Sejumlah instansi yang disebut masih mengontrak antara lain Dinas Peternakan, Kesbangpol, dan P2KB.
Di sisi lain, Ino Peni mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai dengan “glamor” pariwisata Labuan Bajo, mengingat PDRB terbesar itu dari sektor pertanian. “Lebih dari 75% Masyarakat kita adalah petani,” katanya.
“Hari ini kita terbuai dengan glamornya pariwisata, padahal potensi lokal kita apa? Pertanian. Tapi apakah kebijakan pembangunan kita sudah berpihak? Belum,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Mabar memang menunjukkan penurunan persentase dari 17,53% (2020) menjadi 16,94% (2024).
Namun, terjadi paradoks di mana jumlah jiwa penduduk miskin secara absolut justru meningkat dari 46,99 ribu jiwa (2020) menjadi 49,15 ribu jiwa (2024).
Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan total penduduk lebih cepat dibandingkan kecepatan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah.
Sementara itu, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, dalam upacara peringatan di Pantai Gorontalo, mengklaim daerahnya telah mencapai banyak kemajuan.
Bupati Edi Endi memaparkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dan pertumbuhan ekonomi Mabar melampaui rata-rata provinsi.
“Apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari proses panjang. Kita patut bersyukur atas pertumbuhan ekonomi dan raihan PAD tertinggi di NTT,” ujar Edi Endi.dalam press release yang diterima media ini,
Bupati juga melaporkan tren positif kunjungan wisatawan yang melonjak dari 411.349 orang pada 2024 menjadi 500.008 orang pada 2025.
Selain itu, Mabar mencatat prestasi dalam penanganan stunting yang turun drastis hingga menyentuh angka 8,2% pada 2023 berdasarkan data SKI.
Meski demikian, Bupati Edi mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah seperti masalah lahan, aksesibilitas, dan manajemen aset.
“Kita tidak boleh menjadi penonton di rumah kita sendiri. Mari tanggalkan perbedaan dan bangun kolaborasi,” tutup Bupati Edi.
Upacara HUT ke-23 ini diakhiri dengan aksi penanaman bibit pohon kelapa dan bersih-bersih sampah di kawasan Pantai Gorontalo sebagai simbol keberlanjutan ekologis.
Catatan : Sumber Data Rujukan:
BPS Kabupaten Manggarai Barat: Mabar Dalam Angka (2021–2024).
BPS Provinsi NTT: Profil Kemiskinan Maret 2024.
Kementerian Kesehatan RI: SSGI 2021-2022 & SKI 2023.
Laporan e-PPGBM.
Siaran Pers Prokopim Mabar Nomor: (016/II/2026)
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajo Update
