LABUAN BAJO – Tiga oknum pendidik di SMK Muhammadiyah Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, diduga menyunat dana Program Indonesia Pintar (PIP) milik 32 siswa.
Pemotongan paksa itu diklaim secara sepihak untuk melunasi Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) Tahun Anggaran 2026/2027.
R, salah seorang siswa penerima dana PIP, menuturkan pemotongan itu terjadi sesaat setelah puluhan siswa mencairkan dana di salah satu bank di Labuan Bajo.
Saat pencairan, para siswa didampingi oleh tiga perwakilan sekolah, yakni Bendahara Komite bernama Sulis, Operator Sekolah Jehidin, dan seorang guru bernama Jul.
Ketiga pegawai sekolah itu, kata R, tidak ikut masuk ke dalam bank. Mereka menunggu para siswa di area parkir.
Begitu siswa keluar membawa uang tunai, Jehidin langsung menghampiri mereka dan meminta uang tersebut.
“Begitu kami keluar dari kantor bank, Pak Jehidin langsung menghampiri kami dan meminta uang yang sudah kami terima. Dia bilang uang itu akan langsung dipotong untuk pembayaran SPP,” ungkap R kepada awak media, Sabtu, 11 Juli 2026.
Lebih jauh, R menyebut Jehidin melontarkan ancaman kepada siswa yang berani melayangkan protes.
“Kalau kami tidak kasih uang itu, dia [Jehidin] mengancam kami tidak akan terima lagi dana PIP tahap berikutnya. Karena takut, makanya kami menurut saja,” tambahnya.
Batal Beli Sepatu
Pengakuan serupa datang dari M, siswa lainnya. Ia mengaku sangat kecewa karena uang bantuan yang seharusnya digunakan untuk menunjang pendidikan justru langsung dipotong habis.
M sempat memohon agar dananya tidak dipotong secara penuh karena ia sangat membutuhkan sepatu baru.
“Waktu itu saya minta agar punya saya jangan dulu dipotong semua karena mau beli sepatu. Tetapi Pak Jehidin bilang, nanti kalau terima lagi baru bisa beli sepatu,” ucap M menirukan ucapan gurunya.
M makin kesal karena dalam waktu dekat ia harus mengikuti praktik di Labuan Bajo. Ia kini kebingungan mencari biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama praktik.
Dari total Rp1.800.000 dana PIP yang cair, pihak sekolah memotong Rp1.500.000 untuk dalih SPP.
Siswa juga masih dibebankan biaya sewa mobil Rp50.000 per orang dan biaya makan di Labuan Bajo Rp50.000.
“Uang yang kami bawa ke rumah itu hanya Rp200.000,” katanya.
M juga mempertanyakan kejanggalan penarikan SPP tersebut. Ia mengaku tidak memiliki tunggakan SPP saat kelas XI, namun dipaksa melunasi SPP kelas XII di muka.
“Karena kami diancam, ya, terpaksa kami serahkan saja uang itu,” keluhnya.
Bertingkah Seperti Perampok
Tindakan ketiga oknum guru ini memantik amarah para orang tua siswa. S, salah satu orang tua penerima PIP, menilai tindakan memotong langsung uang bantuan di bank adalah hal yang sangat tidak etis.
“Itu uang bantuan untuk anak-anak kami, kenapa mereka langsung potong begitu? Mestinya uang itu diserahkan utuh dulu. Biar orang tua yang atur kegunaannya,” tegas S.
Ia memastikan anaknya tidak memiliki tunggakan SPP yang mengharuskan pihak sekolah menyita dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut.
S bahkan melontarkan kritik keras, menyebut ketiga oknum guru tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pendidik.
“Yang saya sayangkan adalah mereka ini guru, tahu aturan penggunaan dana PIP. Tetapi yang mereka lakukan ini seperti perampok,” tudingnya.
Ia juga menyoroti potensi masalah di masa depan, seperti jika anaknya terpaksa pindah sekolah sementara uang SPP sudah dipotong untuk satu tahun ke depan.
Menurut S, belum pernah ada rapat komite antara orang tua dan pihak sekolah untuk membahas tahun ajaran 2026/2027.
“Guru di SMK Muhammadiyah belum mengajar tetapi sudah terima gaji dari potongan ini, yang benar saja sekolah ini. Kecuali kalau sudah ada pertemuan orang tua yang membahas komite, baru mereka bisa melakukan hal itu,” kritiknya.
Klaim Sepihak dan Guru yang Menghindar
Dikonfirmasi terpisah pada Kamis, 9 Juli 2026, Operator SMK Muhammadiyah Golo Mori, Muhammad Jehidin, membenarkan adanya pemotongan dana PIP milik 32 siswa.
Namun, ia berdalih pemotongan tersebut merupakan hasil kesepakatan orang tua saat rapat komite.
“Itu hasil rapat komite dengan orang tua siswa,” klaim Jehidin.
Meski begitu, ia gagal menjelaskan secara rinci isi kesepakatan tersebut dan tidak bisa menunjukkan berita acara rapat.
Terpisah, Muhamad Nor, tokoh yang disebut-sebut sebagai Ketua Komite SMK Muhammadiyah Golo Mori, membantah keras adanya kesepakatan pemotongan dana.
Menurut Nor, rapat komite terakhir hanya membahas sosialisasi program, bukan pemotongan hak siswa.
“Saat rapat hari itu, yang dibahas adalah sosialisasi penerima dana PIP, bukan pemotongan,” tegas Nor.
Ia mengakui telah menerima aduan dari sejumlah orang tua siswa terkait insiden di bank tersebut. Namun, ia belum bisa mengambil tindakan formal lantaran belum menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai Ketua Komite.
“Saya sudah sampaikan hal ini ke Sekretaris Yayasan untuk mempertemukan orang tua siswa dengan para guru,” tambahnya.
Sementara itu, Bendahara Komite Sulis, yang ikut siswa di bank, terus berkelit saat dimintai konfirmasi oleh awak media.
Awalnya, Sulis meminta wartawan datang ke rumahnya di Golo Mori karena ia baru pulang liburan.
Beberapa menit kemudian, ia mengirim pesan WhatsApp agar awak media langsung menghubungi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).
“Untuk lebih lanjut terkait dana PIP, pihak kami sudah memberitahukan PDM. Bisa langsung telepon ke nomor mereka. Terima kasih,” tulis Sulis
Saat awak media menegaskan perlunya konfirmasi langsung darinya mengenai mekanisme pemotongan di bank, Sulis kembali mencari alasan.
Ia mengaku sedang menghadiri acara pernikahan keluarga suaminya di Marombok, Labuan Bajo.
“Neka rabo (jangan marah) kalau begitu. Kalau sudah acara nikah nanti saya konfirmasi ite (Anda). Hari Senin saja,” tutupnya.
Penulis : Roby
Editor : Fons Abun
