LABUAN BAJO — Keterbatasan jumlah kader dan ketergantungan basis massa pada satu perguruan tinggi membayangi keberlanjutan regenerasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Labuan Bajo Sanctus Fransiskus Asisi. Krisis anggota ini menjadi sorotan utama dalam pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) periode 2026–2027 yang berlangsung khidmat di Kantor DPRD Manggarai Barat, Sabtu (7/11/2026) malam.
Sebagai cabang perhimpunan yang relatif belia, PMKRI Labuan Bajo menghadapi tantangan struktural yang khas: minimnya pasokan mahasiswa di destinasi pariwisata super-prioritas tersebut. Mahasiswa yang aktif berkegiatan sosial-kemasyarakatan harus membagi waktu di tengah ritme perkuliahan vokasi yang padat sembari bekerja.
Kondisi rawan kaderisasi itu diakui secara terbuka oleh demisioner Ketua Presidium PMKRI Labuan Bajo periode 2025–2026, Fransiska Heldiana Juita. Sebagai bagian dari angkatan perintis, Fransiska mengungkapkan bahwa ekosistem kader di daerahnya belum ideal akibat sempitnya ruang rekrutmen.
“Salah satu pekerjaan rumah besar di PMKRI Cabang Labuan Bajo ini adalah kita kekurangan kader. Kita memang hanya memiliki satu kampus, Politeknik eLBajo Commodus,” ujar Fransiska saat menyampaikan pidato demisionernya di hadapan peserta pelantikan.
Fransiska membeberkan, beban ganda yang dipikul mahasiswa di kampus vokasi kerap membatasi keleluasaan mereka berorganisasi di luar kampus.
“Teman-teman yang berproses di kampus begitu banyak kegiatan karena kampus vokasi; mereka kuliah sambil bekerja. Tetapi mereka masih memilih untuk bertahan dan bergabung di organisasi eksternal yaitu PMKRI,” kata Fransiska.
Di hadapan kepengurusan baru, Fransiska berpesan agar perhimpunan tidak sekadar dipandang sebagai batu loncatan pragmatis.
“Jangan jadikan PMKRI itu sebagai alat, tetapi jadikan PMKRI itu sebagai rumah untuk teman-teman bertumbuh. Jangan berharap PMKRI memberikan sesuatu kepada kita, tetapi kitalah yang memberikan sesuatu kepada PMKRI,” tuturnya menegaskan.
Selain perkara kuantitas anggota, Fransiska menyoroti kebutuhan mendesak akan sekretariat permanen atau “marga”—sebutan khas rumah perhimpunan PMKRI—sebagai kawah candradimuka intelektual dan wadah advokasi masyarakat tertindas, terutama dalam merespons dinamika pariwisata Labuan Bajo yang kian agresif.
Siasat Memutus Siklus “Wajah Lama”
Keresahan atas seretnya kaderisasi diamini oleh Ketua Presidium PMKRI Cabang Labuan Bajo terpilih periode 2026–2027, Nicolas Pinoteli. Mahasiswa yang ditetapkan sebagai Mandataris RUAC dan Formatur Tunggal di Aula Gedung Pramuka SMIP Labuan Bajo pada pertengahan Oktober lalu itu menilai, minimnya pasokan kader berisiko menjebak organisasi ke dalam perputaran elite yang mandek.
Nicolas tidak menampik kesan bahwa tampuk kepemimpinan di tingkat cabang selama ini hanya berputar di lingkaran personal yang sama sejak periode awal perintisan.
“Regenerasi kepemimpinan selama ini terkesan hanya di tingkat ketua-ketua saja, tetapi pelaksanaannya di bawah minim sehingga perputarannya hanya di orang-orang yang sama,” ujar Nicolas. “Ini yang harus kita ubah ke depan dengan memperluas penjaringan.”
Untuk mendobrak kebuntuan itu, Nicolas merancang strategi jemput bola melalui penetrasi kultural ke lingkungan internal kampus. Alih-alih menunggu mahasiswa datang, DPC periode baru berniat membangun kemitraan taktis dengan berbagai Himpunan Program Studi (HMP).
“Kami berencana membangun kolaborasi dan hubungan yang lebih baik dengan pihak kampus dan himpunan program studi lewat kegiatan diskusi bersama,” tutur Nicolas.
“Selama ini mereka hanya kenal PMKRI sebatas nama dari luar, tetapi tidak tahu bagaimana proses pembinaan di dalamnya. Pendekatan personal ini yang pelan-pelan kami bangun.”
Kritik PP PMKRI: Dari Penjajahan Digital hingga Ketimpangan Komodo
Tantangan di tingkat lokal tersebut mendapat penegasan dari Pengurus Pusat (PP) PMKRI Sanctus Thomas Aquinas. Sekretaris Jenderal PP PMKRI periode 2026–2028, Alexandro Rolandi, yang hadir langsung melantik jajaran kepengurusan anyar, menyerukan agar kader Labuan Bajo tidak gentar mengusung semangat revolusioner di tengah carut-marut kepemimpinan publik dan perubahan peradaban.
Alexandro menggarisbawahi transformasi organisasi PMKRI sejak tahun 2000 yang mengamanatkan pembentukan kader profesionalistik, bukan pabrik politisi instan.
Menurutnya, kader dituntut mengasah kepekaan moral di era disrupsi informasi dan dominasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang kian mengikis martabat manusia (human dignity).
“Hari ini, melalui ensiklik Magnifica Communitas yang menyempurnakan Rerum Novarum, Bapa Paus mengingatkan kita bahwa penjajahan hari ini bukan lagi penindasan fisik raga mesin uap, melainkan penjajahan intuisi manusia melalui digital dan artificial intelligence,” kata Alexandro.
Ia meminta kader menyelesaikan masa studi akademiknya di kampus seimbang dengan proses pematangan diri di organisasi.
“PMKRI dan kampus adalah simbiosis mutualisme. Apa yang kita dapatkan di PMKRI tidak ada di kampus, dan apa yang didapat di kampus tidak ada di PMKRI. Studi harus tuntas, proses ber-PMKRI pun harus tuntas.”
Lebih jauh, Alexandro menyentil ketimpangan pengelolaan sumber daya ekonomi di Labuan Bajo. Salah satu isu struktural yang disorotinya adalah sentralisasi pendapatan tiket masuk Taman Nasional Komodo yang seluruhnya ditarik ke kas Kementerian Kehutanan, tanpa memberikan porsi keadilan fiskal bagi kas daerah maupun warga lingkar kawasan.
“Ada gagasan bahwasanya tiket di Taman Nasional Komodo itu semuanya masuk ke Kementerian Kehutanan, tidak masuk untuk daerah. Pertanyaannya: tanah ini tanah siapa?” ucap Alexandro dengan nada tegas. “Jangan sampai kita, anak-anak Labuan Bajo, menjadi asing di tanah sendiri.”
Ia memastikan PP PMKRI siap mengeskalasi persoalan bagi-hasil pariwisata konservasi tersebut ke panggung kebijakan nasional. Mengutip komitmen “gerbong PMKRI Salib Merah”, Alexandro mengingatkan hakikat organisasi mahasiswa yang bertumpu pada keberpihakan kepada rakyat marjinal, bukan sekadar mendekat ke lingkaran kekuasaan.
“PMKRI menghadirkan salib bukan untuk di altar, melainkan di jalanan, di pasar-pasar, bersama orang-orang yang termarginalkan. Tanah air ini milik rakyat, bukan milik pemerintah untuk dieksploitasi semata,” ujarnya.
Menutup amanatnya, Alexandro menggarisbawahi prinsip independensi dan interdependensi organisasi. Berdialog dan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan, kata dia, tidak boleh menggadaikan sikap kritis kader ketika kepentingan publik dicederai.
“Ketika kita bermitra dengan pemerintah, itu interdependensi untuk perubahan. Namun ketika bersikap, PMKRI harus mandiri menentukan arah pembelaannya. Jangan biarkan tanah Labuan Bajo dikuasai segelintir elite di Jakarta; tanah ini milik anak-anak Manggarai,” kata Alexandro.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajoupdate
