LABUAN BAJO — Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik eLBajo Commodus (BEM PLC) menghadiri pelantikan jajaran pengurus PMKRI Cabang Labuan Bajo Sanctus Fransiskus Asisi periode 2026–2027 di Kantor DPRD Manggarai Barat, Sabtu (7/11/2026) malam. Dalam momentum itu, BEM PLC menyoroti risiko kebocoran ekonomi pariwisata yang mengancam kesejahteraan masyarakat lokal.
Presiden Mahasiswa BEM PLC, Ignasius Raho, yang memimpin delegasinya menegaskan bahwa akselerasi pembangunan pariwisata super-prioritas harus dirasakan langsung oleh warga Manggarai Barat, bukan sekadar dinikmati pemodal luar.
“Pembangunan pariwisata Labuan Bajo harus semakin memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Pemerataan manfaat pariwisata perlu menjadi perhatian bersama, termasuk upaya mengurangi risiko kebocoran ekonomi, yakni mengalirnya pendapatan pariwisata ke luar daerah,” kata Ignasius.
Di sisi internal organisasi, pelantikan ini turut membuka tabir krisis kaderisasi PMKRI Labuan Bajo akibat ketergantungan basis massa pada kampus tunggal, yakni Politeknik eLBajo Commodus.
Demisioner Ketua Presidium, Fransiska Heldiana Juita, mengakui sempitnya ruang rekrutmen serta padatnya beban mahasiswa vokasi yang kuliah sembari bekerja.
“Salah satu PR besar di PMKRI Labuan Bajo adalah kekurangan kader karena kita memang hanya memiliki satu kampus. Jangan jadikan PMKRI sebagai alat pragmatis, tetapi jadikan rumah untuk bertumbuh dan memberi kontribusi,” ungkap Fransiska.
Merespons jerat tersebut, Ketua Presidium terpilih periode 2026–2027, Nicolas Pinoteli, bertekad memutus dominasi “wajah lama” dengan strategi jemput bola ke program studi kampus.
“Regenerasi selama ini terkesan hanya berputar di lingkaran yang sama. Kami akan mendobrak ini lewat kolaborasi dan pendekatan personal bersama pihak kampus serta himpunan mahasiswa prodi,” tegas Nicolas.
Peringatan tegas turut dilayangkan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) PMKRI, Alexandro Rolandi, yang melantik kepengurusan baru tersebut.
Ia menyentil sentralisasi pendapatan tiket Taman Nasional Komodo yang ditarik penuh ke Kementerian Kehutanan tanpa keadilan fiskal bagi daerah.
“Tiket TN Komodo semuanya masuk ke pusat, tidak masuk untuk daerah. Pertanyaannya: tanah ini tanah siapa? Jangan sampai anak-anak Labuan Bajo menjadi asing di tanah sendiri,” cetus Alexandro.
Alexandro pun mengingatkan kepengurusan baru agar tidak menjadi antek kekuasaan, melainkan tetap setia mengawal jeritan warga marjinal. “PMKRI hadir bukan untuk di altar, melainkan di jalanan bersama rakyat yang termarginalkan,” pungkasnya.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajoupdate
