LABUAN BAJO — Dua tahun berjalannya roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantik evaluasi kritis di tingkat akar rumput. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dinilai memicu guncangan hebat terhadap ruang fiskal daerah hingga memicu keresahan sosial.
Kritik tajam tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Menakar Kebijakan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang digelar Komunitas Pemuda Anti Radikalisme Manggarai Barat (KOPEARAD MABAR) di di Youth Center Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo,, Selasa (20/10/2026).
Diskusi yang dipandu moderator Silvester Joni ini mempertemukan aktivis kepemudaan, jurnalis, legislator, akademisi, hingga praktisi birokrasi guna membedah dampak kebijakan Jakarta terhadap realitas hidup masyarakat di Manggarai Barat.
Efisiensi Pusat Memicu Krisis di Daerah
Sesi evaluasi dibuka dengan sorotan tajam dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manggarai Barat, Sergius Try Dedi. Ia meminta para elite tidak menutup mata atas merosotnya peredaran uang di daerah sebagai dampak pemangkasan anggaran oleh rezim pusat.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memegang proyek, tetapi peredaran uang di tengah masyarakat menjadi sangat minim. Pemborosan anggaran sesungguhnya terjadi di pemerintah pusat, sementara daerah yang menanggung akibatnya,” sergah Sergius.
Sergius menilai pemangkasan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) telah mencederai prinsip otonomi daerah, menurunkan mutu pelayanan publik, serta menghentikan pemeliharaan infrastruktur dasar.
“Penundaan proyek pembangunan infrastruktur membuat situasi di daerah kian semrawut. Kondisi rakyat hari ini krisis. Ada ungkapan Manggarai, jika piring retak sedikit saja akibat tekanan ekonomi keluarga, urusannya bisa langsung ke kantor polisi. Resistensi konflik sosial di masyarakat melonjak tajam akibat efisiensi anggaran ini,” sambungnya.
Sergius juga menyinggung ancaman matinya usaha-usaha kecil di pedesaan akibat intervensi Koperasi Desa (Kopdes), seraya mengingatkan anggota dewan agar menanggalkan kepentingan partisan saat berbicara nasib warga.
“Saya berharap Pak Kanis berbicara sebagai representasi orang Manggarai Barat, bukan sebagai corong Partai Gerindra. Jangan sampai forum ini tereduksi hanya untuk membahas program makan siang gratis, koperasi desa, dan komoditas ternak tanpa melihat krisis ekonomi masyarakat secara utuh,” tegas Sergius.
Kritik Jurnalis: MBG, Kerusakan Sekolah, dan Opsi ‘Prabowo Cukup 2 Tahun’
Wartawan senior di Labuan Bajo, Marianus Marselus atau yang akrab disapa Cheluz Pahun, memperkuat kritik tersebut. Ia menyoroti hilangnya ruang fiskal daerah akibat penghentian kucuran dana insentif dari pusat.
“Insentif fiskal yang biasanya diterima Manggarai Barat sebesar Rp15 miliar per tahun kini dipangkas di era Presiden Prabowo. Dampaknya langsung terasa, banyak ruas jalan daerah terbengkalai karena pemerintah kabupaten kehilangan kapasitas anggaran,” ungkap Marianus.
Cheluz mengkritik tata kelola hubungan pusat-daerah yang kian sentralistik. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kemaritiman hingga gerbang wisata Taman Nasional Komodo (TNK) sebagian besar ditarik ke pusat dan provinsi, sementara pembiayaan fasilitas pendukung seperti dermaga justru dibebankan kepada daerah.
Ia mengarahkan kritik terkerasnya pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak menyentuh persoalan paling mendesak di sektor pendidikan pascagempa bumi di Manggarai Barat.
“Fasilitas dan aksesibilitas pendidikan kita tidak diurus dengan baik. Gedung-gedung sekolah di pelosok desa banyak yang rusak parah dan terbengkalai pascagempa. Yang diurus pemerintah saat ini hanya urusan perut,” ujar Cheluz.
Ia mengutip besarnya alokasi dana harian MBG yang dianggap tidak sebanding dengan hasil perbaikan intelektual generasi muda.
“Program MBG ini hanya membuat kenyang, tetapi membiarkan otak generasi kita kosong. Mengacu pada data ICW, anggaran yang habis tersedot berkisar Rp900 miliar hingga Rp1 triliun per hari. Dana sebesar itu habis menjadi kotoran tanpa menyentuh kapasitas intelektual anak-anak. Mengapa anggaran raksasa ini tidak dialihkan untuk membenahi sistem pendidikan, sarana literasi, dan gedung sekolah yang roboh?” kecamnya.
Melihat kacaunya komunikasi publik dan menurunnya kepercayaan investor akibat ketidakpastian tata kelola fiskal, Cheluz mengusulkan agar masa jabatan kepala negara dipersingkat.
“Rekomendasi saya, kepemimpinan Pak Prabowo cukup sampai dua atau tiga tahun saja, lalu disudahi. Kebijakan fiskal kita sudah kacau, komunikasi publik buruk, dan banyak investor memilih menarik modal ke luar negeri,” tegas Cheluz.
Efisiensi Memotong Pemborosan, Porsi Mandatori Terjaga
Mendapat rentetan kritik dari jurnalis dan pemuda, politisi Partai Gerindra sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Manggarai Barat, Kanisius Jehabut, tampil memberikan pembelaan.
Kanisius menegaskan bahwa publik perlu memahami sasaran kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah pusat. Efisiensi, menurutnya, difokuskan untuk menghentikan pos-pos anggaran seremonial yang selama ini memboroskan kas negara dan daerah.
“Kita harus membedah secara jernih apa yang sebenarnya diefisiensi. Sasaran utamanya adalah pemborosan anggaran, bukan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Di DPRD, saya menolak alokasi anggaran kaji banding Bapemperda karena tidak memberikan urgensi peningkatan kapasitas dewan. Kami juga memangkas perjalanan dinas dari lima kali menjadi dua kali setahun, menghentikan penggantian rutin perabot rumah dinas pejabat, serta menekan belanja alat tulis kantor melalui sistem digital,” jelas Kanisius.
Kanisius menepis tudingan bahwa efisiensi melumpuhkan pelayanan publik. Ia menggarisbawahi bahwa komitmen anggaran mandatori untuk sektor prioritas tetap diamankan oleh regulasi.
“Pemerintah pusat tetap mengamankan alokasi mandatori 20 persen untuk pendidikan dan kesehatan tanpa pengurangan sedikit pun. Bahkan dalam APBD daerah, kami menambah lebih dari Rp10 miliar untuk urusan pendidikan,” terangnya.
Terkait konektivitas daerah, Kanisius memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur besar di Manggarai Barat tetap berjalan lewat kucuran Inpres Jalan Daerah untuk Lintas Utara dan proyek perluasan kapasitas bandara Labuan Bajo agar dapat menampung pesawat berbadan lebar.
Ia juga menyanggah pandangan yang menafikan manfaat nutrisi dalam program MBG.
“Pernyataan bahwa MBG membuat otak kosong perlu diuji secara ilmiah. Kandungan gizi dari telur dan daging jelas memberikan asupan protein penting yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan fungsi otak anak,” balasnya.
Menanggapi usulan pemotongan masa jabatan presiden, Kanisius merespons diplomatis.
“Wacana kepemimpinan dua tahun itu sah sebagai aspirasi di ruang publik. Mau dua tahun atau besok pun turun, tidak menjadi persoalan. Namun, kita semua paham bahwa negara ini berpijak pada aturan main konstitusi yang disepakati bersama,” kata Kanisius.
Kendati demikian, Kanisius mengakui kekhawatirannya terhadap struktur APBD lokal yang dinilainya belum berpihak penuh pada pembangunan fisik bagi warga.
“Saya prihatin melihat postur keuangan kita. Belanja operasional memakan porsi hingga 82 persen dari total APBD, dengan belanja pegawai mencapai 49,7 persen. Sebagian besar uang pajak masyarakat habis untuk membiayai operasional aparatur, sedangkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik hanya tersisa 5,8 persen. Problem struktural ini merupakan kegelisahan bersama yang harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
Kunci Ada pada Kompetensi Tenaga Kerja Lokal
Di tengah polemik fiskal dan bantuan sosial, Direktur Politeknik Elbajo Commodus, Prof. I Nengah Dasi Astawa, mengajak peserta diskusi menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM) daerah di tengah akselerasi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas.
Prof. Dasi Astawa mengingatkan bahwa besarnya investasi fisik tidak akan membawa dampak kesejahteraan nyata jika tenaga kerja lokal tidak memiliki daya saing profesional.
“Masyarakat setempat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan pariwisata. Kemampuan dan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi faktor penentu agar mereka tidak tersingkir di tanah kelahirannya sendiri,” ujar Dasi Astawa.
Ia menekankan bahwa peluang kerja di industri perhotelan, kapal wisata, hingga usaha turunan lainnya hanya dapat dimaksimalkan apabila pemuda lokal memiliki kualifikasi keahlian yang relevan.
“Generasi muda Manggarai Barat harus terus meningkatkan kompetensi, keterampilan teknis, dan kualitas diri agar mampu memenuhi standar industri serta bersaing secara profesional,” pesannya.
Birokrasi dan ‘Pemberontakan’ di Balik Disiplin Anggaran
Perspektif pelaksana kebijakan daerah diuraikan oleh tokoh perempuan Manggarai Barat yang juga berkecimpung di jajaran birokrasi, Theresia P. Asmon (Ney Asmon).
Merespons pertanyaan moderator Silvester Joni mengenai dampak langsung kepemimpinan Prabowo-Gibran terhadap jalannya pemerintahan daerah, Ney menuturkan bahwa efisiensi menghadirkan pola kerja baru yang menuntut disiplin tinggi.
“Sisi positifnya, kebijakan efisiensi ini memaksa birokrasi lebih patuh dan akuntabel. Jika sebelumnya evaluasi hanya dilakukan tiap tiga atau enam bulan sekali, kini pemantauan berlangsung ketat dan terus-menerus. Satuan kerja dituntut mempercepat realisasi target kinerja, sebab jika program tidak berjalan, alokasi anggarannya langsung ditarik oleh pusat,” beber Ney.
Namun, ia tidak memungkiri sisi negatifnya, yakni terhentinya sejumlah agenda pembangunan fasilitas publik daerah yang dinilai tidak mendesak, seperti penundaan pendirian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Ketika ditanya mengenai adanya resistensi aparatur di dinas-dinas terhadap pengetatan ini, Ney mengakui adanya gesekan psikologis akibat terganggunya pola kerja lama.
“Setiap kebijakan yang mengusik kebiasaan dan zona nyaman pasti menimbulkan resistensi. Dulu aparatur bisa leluasa mengeksekusi anggaran tanpa pengawasan yang terlalu ketat, sekarang sistemnya berubah menjadi sangat terukur. Tentu terjadi ketidaknyamanan, namun sebagai aparatur sipil kita dituntut untuk menyesuaikan diri dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” pungkas Ney.
Perwakilan penyelenggara KOPEARAD MABAR, Itho Umar, menegaskan acara ini diinisiasi bukan sebagai arena perdebatan politik praktis, melainkan ruang dialektika yang berbasis data empiris dan kenyataan di lapangan.
“Melalui diskusi ini, kami ingin membuka ruang bagi berbagai pandangan untuk disampaikan dan diuji secara objektif,” ujar Itho sebelum diskusi dilaksanakan.
Itho menambahkan, setiap capaian pemerintah tentu patut diapresiasi secara jujur apabila terbukti membawa dampak positif. Namun, berbagai catatan kritis dan persoalan yang masih menjepit kehidupan masyarakat lokal juga tidak boleh ditutup-tutupi.
“Capaian pemerintah patut diapresiasi apabila didukung fakta, sementara persoalan yang masih dihadapi masyarakat perlu dibahas secara terbuka dan konstruktif,” kata Itho.
“Yang terpenting, diskusi ini harus berorientasi pada kepentingan masyarakat Manggarai Barat,” sambungnya menegaskan.
Penulis : Fons Abun
Editor : N. Taris
