LABUAN BAJO — Sebanyak 9.547 rumah tercatat terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 SR di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Proses penginputan data korban secara real time telah resmi ditutup pada Minggu (23/8/2026) malam.
Pemerintah Kabupaten Mabar segera menerjunkan tim verifikasi lapangan pada Selasa (25/8/2026). Tim ini melibatkan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Keluarga Berencana (KB), dan Dinas Cipta Karya.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menegaskan tim wajib melakukan klasifikasi kerusakan dengan akurat. Pengumpulan data diwajibkan menggunakan aplikasi Open Camera yang terintegrasi dengan titik koordinat.
Langkah ini diambil guna mengakomodasi korban yang luput dari pendataan kepala desa, sekaligus mencegah rumah tidak terdampak masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Tujuannya supaya tidak boleh ada yang terlewatkan. Terus yang kedua, di peristiwa ini tidak boleh ada yang ‘buntung’ dan tidak boleh ada yang diuntungkan,” tegas Edi Endi dalam Rapat Paripurna DPRD Mabar, Senin (24/8/2026).
Selain urusan validasi data, Pemkab Mabar kini menghadapi tantangan berupa masifnya penyebaran berita hoaks.
Informasi palsu mengenai ancaman gempa susulan di atas 7,7 SR yang dibumbui prediksi waktu kejadian telah memicu kepanikan warga.
Kepanikan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan sosial. Warga di kawasan kepulauan seperti Pulau Mesa, Papagarang, Seraya Besar, Seraya Kecil, Rinca, Komodo, dan Kukusan dilaporkan memilih mengungsi ke tempat tinggi.
Para nelayan juga berhenti melaut karena ketakutan akan ancaman tsunami.
Padahal, menurut Edi Endi, wilayah yang paling terdampak parah adalah pesisir pulau-pulau kecil.
“Sedangkan Pulau Besar, Papagarang, Komodo, Rinca, Kukusan itu relatif aman. Tapi justru mereka yang takutnya berlebihan karena dikirimi berita-berita yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Terkait logistik, Pemkab Mabar telah mendistribusikan 126 ton bantuan pangan hingga Minggu (23/8/2026) sore. Penyaluran bantuan ini sudah dimulai sejak 15 Agustus dan dilakukan secara masif sejak 17 Agustus 2026.
Meski demikian, distribusi bantuan di tingkat desa tidak sepenuhnya mulus. Edi Endi mengakui ada penumpukan logistik di sejumlah lokasi akibat buruknya koordinasi dari aparatur desa setempat.
Salah satu contoh kasus terjadi di Kampung Hawir dan Ndari, Desa Golokeli, Kecamatan Komodo. Bantuan logistik telah dikirim sejak 17 Agustus, namun sempat tertahan karena kepala desa urung membagikannya kepada warga.
“Puji Tuhan, kemarin [Minggu] jam 6, yang Golokeli itu sudah terdistribusi,” terang Edi Endi.
Bupati juga mengkritik adanya unggahan di media sosial dari warga luar Mabar yang menuding suatu desa belum menerima bantuan, padahal logistik sudah didistribusikan. Ia meminta semua pihak untuk bersikap tenang.
“Kondisi-kondisi begini butuh kesabaran. Sudah dikasih, dipikirnya bahwa kita kasih itu untuk satu kampung, tanpa melihat lagi ini yang terkena, ini yang tidak,” pungkasnya.
Laporan perkembangan penanganan gempa ini dipaparkan Bupati Edi Endi di sela-sela penyampaian nota pengantar Rancangan APBD Perubahan TA 2026.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Mabar, Sewargading S. J. Putra, serta dihadiri jajaran pimpinan DPRD dan Kepala OPD setempat.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajo Update
