LABUAN BAJO — Lebih dari seribu tabung gas LPG telah tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk memenuhi tingginya kebutuhan warga dan pelaku usaha di kawasan pariwisata tersebut.
Pasokan tabung gas itu mulai masuk ke agen dan distributor setempat pada Minggu (17/05/2026).
Selain pasokan yang sudah tiba, terdapat dua kontainer tambahan yang masih mengantre untuk bongkar muat di Pelabuhan Multipurpose LabuanBajo melalui Ambra Kargo.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Manggarai Barat, Adrianus Ojo, telah melaporkan kedatangan pasokan ini kepada pimpinan daerah untuk memastikan distribusi aman.
“Selamat malam pimpinan. Izin melaporkan barang LPG yang masuk hari ini,” tulis Adrianus melalui pesan grup WhatsApp koordinasi pimpinan daerah sebagaimana ditulis infomabar.
Dalam laporannya, Adrianus merinci bahwa Toko Orion (PT SUM) telah menerima 616 tabung gas yang dijual seharga Rp375 ribu per tabung.
Sementara itu, Toko Metro menerima 450 tabung gas dengan harga jual di kisaran Rp375 ribu hingga Rp385 ribu. Terdapat empat tabung di toko ini yang dilaporkan dalam kondisi rusak.
Untuk muatan yang masih mengantre di pelabuhan, agen resmi PT PAS membawa 399 tabung ukuran 12 kilogram dan 60 tabung ukuran 50 kilogram. Toko Hasil juga menanti bongkar muat 600 tabung berukuran 12 kilogram yang rencananya dijual Rp350 ribu per tabung.
Pemantauan ketat ini dilakukan pemerintah daerah untuk mencegah kelangkaan dan mengendalikan lonjakan harga gas di tingkat pasar.
Selain memantau ketersediaan barang, Pemkab Manggarai Barat kini mengambil langkah baru dengan mewajibkan pelaku usaha mendata kebutuhan gas mereka secara daring melalui Google Form.
Pendataan ini menyasar sektor usaha besar dan menengah di Labuan Bajo, mulai dari hotel, restoran, kapal wisata, kafe, rumah sakit, hingga usaha penatu (laundry).
“Pendataan ini penting agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan LPG di lapangan, sehingga distribusi dan pengawasan dapat dilakukan lebih tepat sasaran,” kata Adrianus.
Data yang terkumpul nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk berkoordinasi dengan agen dan distributor resmi.
Langkah ini juga bertujuan untuk memetakan sektor usaha mana yang paling banyak menyedot pasokan gas, serta menutup celah potensi penyimpangan distribusi di lapangan.
“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat kooperatif dan segera mengisi formulir yang telah disiapkan. Data ini akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat,” tambahnya.
Tautan formulir daring tersebut akan segera disebarluaskan melalui kanal-kanal komunikasi resmi pemerintah dan jaringan asosiasi pengusaha setempat.
Dinas Perindag menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata upaya pemerintah untuk menata distribusi gas agar lebih transparan di kawasan pariwisata super prioritas tersebut.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menyebut bahwa pasokan tersendat murni karena perbaikan dermaga di Pelabuhan Surabaya, Jawa Timur.
Gas untuk NTT tidak dikirim dalam bentuk curah, melainkan telah dikemas dan diangkut kapal kontainer.
“Jumlah kapal yang bisa bersandar di Surabaya berkurang drastis karena ada perbaikan,” jelas Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi.
Sebagai solusi darurat, Pertamina kini berencana melipatgandakan jadwal pelayaran dari 2-3 kali menjadi 4-5 kali sebulan melalui dermaga alternatif.
Mereka juga memastikan bahwa pasokan BBM cair tetap aman. Namun, bagi warga yang tidak bisa memasak nasi hari ini, janji perbaikan logistik terasa sangat lambat.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajo Update
