LABUAN BAJO – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) akhirnya menanggapi gelombang penolakan dari para Pemandu Wisata Lokal (PWL) terkait kebijakan pembatasan kuota pengunjung di Taman Nasional Komodo (TNK).
Langkah ini diambil menyusul aspirasi yang disampaikan PWL Labuan Bajo dalam audiensi yang digelar pada 5 Maret 2026 lalu.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, menyatakan pihaknya memahami keresahan para pelaku industri pariwisata akibat kebijakan pembatasan 1.000 orang per hari tersebut.
Andhy menjelaskan bahwa kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba untuk periode Januari hingga April 2026.
Menurutnya, masa uji coba ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap konservasi sekaligus dinamika ekonomi warga.
“Kami memahami adanya keresahan dari para pelaku industri pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya,” ujar Andhy dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Maret 2026.
Meski menghormati kewenangan Kementerian Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Andhy menegaskan BPOLBF tetap mengawal kepentingan masyarakat lokal.
Lembaga ini mengaku sedang menghimpun masukan dan keluhan dari lapangan untuk dianalisis menjadi rekomendasi kebijakan.
“BPOLBF berperan menghimpun berbagai aspirasi, masukan, serta keluhan dari pelaku pariwisata untuk dianalisis dan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan,” tambahnya.
Rekomendasi tersebut nantinya akan dibawa ke tingkat pusat dalam forum koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pariwisata dan DPR RI.
Tujuannya, kata Andhy, untuk menciptakan kebijakan yang adil bagi ekosistem dan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata mendorong adanya pembaruan data yang lebih mutakhir terkait daya dukung kawasan.
Hal ini mencakup pemantauan musim kunjungan, keselamatan pelayaran, pengawasan kapal, hingga dampak jangkar kapal terhadap terumbu karang.
“Kementerian Pariwisata mendorong pelaksanaan kajian bersama guna memperbarui angka daya dukung kawasan secara lebih komprehensif,” jelasnya.
Terkait perbedaan data dan persepsi antara pemerintah dengan pelaku wisata, BPOLBF menilai hal tersebut sebagai dinamika yang wajar.
BPOLBF menyatakan siap menjadi penghubung agar fakta yang dirasakan para pemandu wisata di lapangan dapat diselaraskan dengan data ilmiah milik pemerintah.
Andhy menekankan pentingnya ruang dialog untuk menyatukan pengalaman praktis para pemandu dengan data pemantauan ekosistem.
“Perbedaan persepsi ini kami pandang sebagai ruang untuk memperkuat dialog dan penyelarasan data,” pungkasnya.
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
