Topik BTNK

Anggota DPR RI Ahmad Yohan, saat menghadiri agenda Muscab PAN Mabar, di Hotel Pelangi, Labuan Bajo, Sabtu 25 April 2026. (Foto/Fons Abun).

News

DPR Sentil Kepentingan Pengusaha Jakarta di Balik Kisruh Kuota Seribu TN Komodo

News | Pariwisata | Minggu, 26 April 2026 - 22:16

Minggu, 26 April 2026 - 22:16

“Ini kan keputusan negara, tidak mungkin diomongin lalu langsung berubah. Kami akan bertemu Pak Menteri dulu untuk mengevaluasi agar ada revisi,” kata Ahmad menutup pernyataannya.

Massa aksi memadati pintu masuk Kantor BTNK, Labuan Bajo, Senin (13/4). (Foto/Fons Abun).

Pariwisata

Pelaku Wisata Tuding BTNK Lakukan Abuse of Power dan Manipulasi Konservasi

Pariwisata | Senin, 13 April 2026 - 15:02

Senin, 13 April 2026 - 15:02

Ia berjanji akan mengundang perwakilan massa dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang juga akan dihadiri oleh kunjungan Kementrian terkait.

Aliansi Pariwisata Mabar Bersatu (APMB) mendesak DPRD Manggarai Barat agar mengambil sikap tolak kebijakan BTNK terkait penerapan kuota 1000 ke TNK, Senin (13/4/2026) pagi.

News

BREAKING NEWS: Ribuan Pelaku Wisata ‘Kepung’ Gedung DPRD Mabar: Susah Move On Gara-gara Kuota!

News | Pariwisata | Senin, 13 April 2026 - 10:22

Senin, 13 April 2026 - 10:22

Pantauan media ini, geliat aksi mulai memuncak sejak pukul 08.30 WITA dengan titik kumpul di area Pasar Baru.

DPW PGWI Labuan Bajo. (Foto/Hatol).

News

PGWI Labuan Bajo Minta Presiden Prabowo Copot Menteri Kehutanan soal Kuota TNK

News | Pariwisata | Minggu, 12 April 2026 - 23:10

Minggu, 12 April 2026 - 23:10

Menurut Saverianus keberadaan izin pembangunan sarana wisata di dalam kawasan konservasi menunjukkan bahwa pemerintah sejak awal membuka ruang pemanfaatan kawasan TNK untuk kepentingan wisata berbasis investasi.

Kepala BTNK, Hendrikus Rani Siga, usai menghadiri RDP dengan DPRD Manggarai Barat, Rabu 8 April 2026. (Foto/Fons Abun).

News

Kepala BTNK Bongkar Urgensi Pembatasan Wisatawan di TN Komodo

News | Pariwisata | Minggu, 12 April 2026 - 00:40

Minggu, 12 April 2026 - 00:40

Kepala BTNK, Hendrikus Rani Siga, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merujuk pada hasil kajian daya tampung lingkungan.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Manggarai Barat, Rabu, 8 April. RDP digelar menyusul banyaknya wisatawan yang gagal mendaki puncak Pulau Padar sejak kebijakan ini resmi berlaku 1 April lalu. (Foto/Fons Abun).

News

Carrying Capacity TNK Dipertanyakan, DPRD Mabar: Kebijakan Kok Lentur?

News | Pariwisata | Jumat, 10 April 2026 - 00:15

Jumat, 10 April 2026 - 00:15

Marten Warus, mempertanyakan dasar kajian kebijakan carrying capacity atau daya tampung yang dinilai tidak konsisten di lapangan.

Tangkapan layar—Sebuah video viral di media sosial pada Sabtu, 4 April 2026, memperlihatkan sejumlah wisatawan yang gagal mendaki Puncak Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

News

Video Viral Wisatawan Batal ke Puncak Padar, BTNK Beri Penjelasan

News | Pariwisata | Sabtu, 4 April 2026 - 17:18

Sabtu, 4 April 2026 - 17:18

Warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan dapat dipesan, sementara warna merah menandakan kuota telah habis dan sistem otomatis terkunci.

Pariwisata

Urai Kerumunan Turis di Perairan Komodo, Pemkab Godok Aplikasi Gendang Mabar

Pariwisata | Rabu, 1 April 2026 - 12:30

Rabu, 1 April 2026 - 12:30

Nantinya, aplikasi Gendang Mabar akan diintegrasikan langsung dengan aplikasi Siora milik Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Keindahan alam Pulau Padar, Labuan Bajo. (Sumber Gambar—catperku.com)

News

BPOLBF Janji Salurkan Aspirasi PWL Soal Pembatasan Kuota 1.000 Orang di TN Komodo

News | Pariwisata | Kamis, 12 Maret 2026 - 12:43

Kamis, 12 Maret 2026 - 12:43

Langkah ini diambil menyusul aspirasi yang disampaikan PWL Labuan Bajo dalam audiensi yang digelar pada 5 Maret 2026 lalu.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Labuan Bajo. (Dok. PMKRI Labuan Bajo).

News

Sebut Kebijakan Tak Matang, PMKRI Labuan Bajo Kritisi Wacana Pembatasan Wisatawan di Kawasan TNK

News | Pariwisata | Rabu, 11 Maret 2026 - 12:25

Rabu, 11 Maret 2026 - 12:25

Menurut PMKRI, pembatasan kuota ini tidak matang dan berisiko memicu ketimpangan ekonomi bagi masyarakat setempat.