LABUAN BAJO — Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya (BPTNKPS) menggelar rapat koordinasi multistakeholder terkait keselamatan pariwisata di Labuan Bajo, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan Hotel Green Prundi, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Rapat ini sejatinya direncanakan pada Kamis (12/2) pekan lalu, namun baru terlaksana hari ini karena adanya perubahan jadwal.
Pantauan di lokasi, suasana diskusi terpantau sangat dinamis dan interaktif.
Para peserta rapat tampak antusias memberikan masukan dan catatan kritis terkait standar keselamatan di kawasan perairan maupun darat.
Sesekali terdengar riuh rendah suara peserta terkait Kebijakan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang membatasi kunjungan hanya 1.000 orang per hari. Kebijakan itu memicu gelombang protes keras dari pelaku pariwisata.
Menurut pelaku wisata yang hadir dalam diskusi, kebijakan kuota “pukul rata” ini sangat tidak ilmiah karena mengabaikan karakteristik tiap titik wisata yang berbeda-beda.
Suasana pertemuan yang hangat ini menunjukkan besarnya kepedulian berbagai pihak terhadap masa depan pariwisata super prioritas ini.
Berdasarkan daftar undangan, rapat ini dihadiri oleh lintas sektoral dari tingkat pusat hingga daerah.
Dari unsur Kementerian dan Lembaga, tampak hadir perwakilan Balai Besar KSDA NTT, Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Balai Taman Nasional Komodo, serta pihak KSOP Kelas III Labuan Bajo.
Turut hadir pula Kepala Stasiun Meteorologi Komodo, Pos SAR Labuan Bajo, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Perwakilan dari jajaran Pemerintah Daerah Manggarai Barat, Kapolres Manggarai Barat, Dandim 1630, Danlanal Labuan Bajo, hingga jajaran Polairud.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika juga memenuhi ruangan.
Tak ketinggalan, kelompok masyarakat sipil dan asosiasi pariwisata ikut memberikan bobot dalam diskusi ini.
Terlihat perwakilan dari WWF Indonesia, ASITA, PHRI, HPI, GAHAWISRI, hingga asosiasi kapal wisata seperti JANGKAR dan ASKAWI.
Organisasi lain seperti Indonesian Waste Platform, Burung Indonesia, dan komunitas selam seperti DOCK serta P3KOM juga terlibat aktif dalam pembahasan.
Seluruh jajaran pengurus BPTNKPS, mulai dari Dewan Pengarah hingga Sekretariat Pelaksana, memandu langsung jalannya rapat yang direncanakan berlangsung hingga sore hari ini.
Hingga berita ini diturunkan, diskusi masih berlangsung alot dengan agenda utama sinkronisasi regulasi keselamatan bagi wisatawan di kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya.
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
