LABUAN BAJO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan listrik di Dusun Pau, Desa Benteng Tado, Kecamatan Lembor Selatan, pada Jumat (13/2/2026).
Rapat yang dipimpin wakil Ketua II DPRD, Sewargading SJ Putra ini menghadirkan perwakilan warga, Manajer PLN ULP Labuan Bajo, serta pihak vendor kelistrikan.
Perwakilan warga Dusun Pau, Edison Risal atau yang akrab disapa Ichal Detrex, membeberkan kronologi pilu yang dialami 24 Kepala Keluarga (KK) di wilayahnya.
“Kami sampaikan bahwa di Dusun Pau ini belum bisa masuk listrik karena jaringannya belum ada,” buka Ichal di hadapan anggota dewan.
Ia menjelaskan, warga diminta melakukan pengadaan tiang secara mandiri dengan biaya Rp1 juta per KK atas saran vendor agar jaringan bisa masuk.
“Total harganya itu 3 juta per KK untuk mendapatkan meteran 900 termasuk pengadaan tiang mandiri itu tadi,” ungkapnya.
Ichal menyebut, sebanyak 18 KK telah mengumpulkan uang dengan total akumulasi sebesar Rp22.100.000 sejak tahun 2024.
Namun, hingga tahun 2025, janji tinggal janji. Bahkan, upaya mediasi dengan vendor bernama Yanto dan Gaspar tidak membuahkan hasil nyata.
“Ini merupakan upaya tipu muslihat yang terus-menerus mengorbankan kami sebagai masyarakat,” tegas Ichal.
Ia menambahkan, warga merasa sangat terbebani karena uang tersebut berasal dari tabungan bertahun-tahun dan pinjaman koperasi yang bunganya masih dicicil hingga kini.
“Kabel-kabel yang sudah terinstalasi di tahun 2022 itu sudah rusak semua, sudah lapuk,” tambahnya lagi sembari meminta solusi dari PLN dan DPRD.
Bagaimana Respon DPRD?
Mendengar keluhan warga, anggota DPRD dari Fraksi PAN, Inocentius Peni, meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja PLN.
“4 tahun Bos! Masa tidak ada pekerjaan sama sekali, tidak ada tindak lanjut sama sekali, tidak ada hal yang diurus oleh PLN terkait dengan persoalan ini,” cecar Inocentius.
Senada dengan itu, Politisi Demokrat Rikardus Jani menilai ada miskomunikasi akut antara PLN dan pihak ketiga.
“Saya melihat ada miskomunikasi antara PLN dengan vendor. Mestinya ada kerja sama yang baik sehingga persoalan ini tidak terjadi,” ujar Rikardus.
Sementara itu, Yopy Widiyanti dari Fraksi NasDem secara tegas meminta vendor mengembalikan uang masyarakat karena PLN menyatakan belum ada pengembangan jaringan di lokasi tersebut tahun ini.
“Menurut saya tidak ada cara lain selain untuk mengembalikan uang dari keluarga besar Kampung Pau sejumlah 22 juta 100,” tegas Yopy.
Yopy juga mempertanyakan koordinasi vendor ke PLN terkait usulan prioritas wilayah, mengingat belum ada sinyal perluasan jaringan dari pusat.
Anggota dewan lainnya, Rofinus Rahmat politisi Golkar dan Kanisius Jehabut politisi Gerindra, mendesak PLN untuk tidak lepas tangan.
“Antara vendor dengan PLN tentu ada hubungan, jadi tidak bisa lepas tanggung jawab. Saya yakin PLN pasti tahu situasi di Kampung Pau ini,” kata Kanisius Jehabut.
Kanisius bahkan meminta Manajer PLN menggunakan “diskresi” atau kebijakan khusus untuk menjawab rintihan warga Pau yang sudah lama merindukan terang.
Menanggapi hal tersebut, Manajer PT PLN (Persero) ULP Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, mengimbau masyarakat agar waspada terhadap oknum yang menjanjikan pemasangan listrik dengan imbalan uang di luar prosedur.
“Kami selalu menghimbau masyarakat jangan mudah diiming-imingi. Jangan sampai nanti PLN disalahkan, padahal itu kewenangan antara masyarakat dengan instalatur sendiri,” kata Virtus kepada bajoupdate.com usai RDP.
Ia menjelaskan bahwa proses elektrifikasi membutuhkan prosedur formal dari tingkat desa dan bergantung pada ketersediaan anggaran serta perencanaan tim PLN.
Di sisi lain, Gayus Harsono alias Yanto, pihak vendor yang disorot, menyatakan siap bertanggung jawab atas kendala teknis yang terjadi.
“Saya siap untuk mengganti dan saya bertanggung jawab untuk memantau meter mereka. Saya siap,” ujar Yanto usai RDP.
Ia berjanji akan mengganti komponen yang rusak mulai dari sakelar, kabel, hingga sistem grounding.
“Sampai kapan pun, saya tetap bertanggung jawab,” pungkas Yanto yang mengklaim hubungan emosionalnya dengan warga masih terjaga dengan baik.
RDP berakhir dengan desakan agar DPRD segera bersurat secara resmi ke pimpinan PLN pusat guna mempercepat realisasi listrik di Dusun Pau.
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
