LABUAN BAJO — Komunitas Pemuda Anti Radikalisme Manggarai Barat (KOPEARAD MABAR) menggelar diskusi publik bertajuk “Menakar Kebijakan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Paroki Katedral Labuan Bajo, Selasa (20/10/2026).
Forum tersebut menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam menyerap peluang kerja di tengah pesatnya industri pariwisata Labuan Bajo.
Direktur Politeknik Elbajo Commodus, Prof. I Nengah Dasi Astawa, menegaskan laju pertumbuhan industri pariwisata harus diimbangi dengan kompetensi pemuda setempat.
Menurutnya, penguasaan keterampilan mutlak diperlukan agar masyarakat lokal tidak hanya tersingkir di tanah kelahirannya sendiri.
“Masyarakat setempat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan pariwisata. Kemampuan dan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi faktor penting,” tegas Dasi Astawa dalam forum tersebut.
Ia mengingatkan, peluang kerja di sektor perhotelan, pemandu wisata, hingga usaha pendukung lainnya sangat terbuka lebar.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha dinilai mendesak guna memperkuat serapan tenaga kerja lokal sekaligus memastikan perlindungan hak-hak pekerja.
“Generasi muda Manggarai Barat perlu meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas diri agar mampu memenuhi kebutuhan industri serta bersaing secara profesional,” imbuhnya.
Di sisi lain, diskusi ini turut membedah capaian dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua KOPEARAD MABAR, Itho Umar, menyampaikan bahwa kinerja dua tahun pemerintah pusat patut diapresiasi, namun ruang kritik objektif harus tetap terbuka.
“Dua tahun roda pemerintahan Prabowo-Gibran ini patut kita apresiasi. Namun, koreksi untuk perbaikan ke depan juga penting demi kemajuan bersama, baik bagi kita di daerah maupun untuk negeri kita Indonesia,” kata Itho Umar.
Itho menekankan, kritik yang dilontarkan masyarakat daerah bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan bentuk kepedulian demi melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Tujuan kita bukan sekadar menilai pemerintahan, melainkan ikut mengambil bagian dalam mendorong perbaikan. Kita mendukung kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan memberikan masukan terhadap hal-hal yang masih perlu dibenahi,” tegas Itho.
Selain ketenagakerjaan, forum ini juga menyoroti efisiensi anggaran, kapasitas fiskal daerah, hingga pemerataan proyek infrastruktur nasional di Manggarai Barat.
Diskusi publik ini dihadiri beragam elemen lintas sektor, mulai dari anggota legislatif, akademisi, tokoh perempuan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, komunitas profesi, hingga perwakilan media.
Penulis : Tim Bajoupdate
Editor : Fons Abun
