LABUAN BAJO — Labuan Bajo, kota pelabuhan yang menjadi etalase pariwisata super premium Indonesia, tengah menghadapi krisis energi.
Krisis ganda—kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG—menghantam urat nadi ekonomi kota ini secara bersamaan.
Di jalanan, kendaraan mengular hingga ratusan meter demi setetes bahan bakar.
Sementara di sudut-sudut kota, warga dan pelaku usaha kecil putus asa mencari tabung gas yang seolah raib ditelan bumi.
Krisis ini memicu efek domino yang parah.
Sektor konstruksi yang biasanya sibuk membangun infrastruktur pariwisata, kini terhenti total. Dapur-dapur rumah tangga dan UMKM pun terancam tak mengepul.
Ini adalah potret ironi di ujung barat Pulau Flores, ketika sebuah kawasan wisata bertaraf internasional gagal menjamin pasokan energi dasar bagi warganya.
Malam Panjang di SPBU dan Harga yang Mencekik
Akar dari krisis BBM mulai terasa setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM non-subsidi per 4 Mei 2026.
Di Nusa Tenggara Timur, harga Pertamax Turbo meroket menjadi Rp20.350, Dexlite Rp26.600, dan Pertamina Dex menembus Rp28.500 per liter.
Kenaikan ini memicu migrasi konsumsi.
Meski harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik, pasokan kedua jenis bahan bakar ini mendadak hilang dari pasaran.
Antrean kendaraan sepanjang 200 hingga 600 meter menjadi pemandangan lumrah di SPBU Pasar Baru, Gorontalo, Sernaru, hingga Merombok. Kepanikan melanda warga.
Sejumlah pengemudi angkutan terpaksa tidur di dalam kendaraan mereka berhari-hari tanpa kepastian kapan truk tangki BBM akan tiba. Di tengah keputusasaan ini, pasar gelap merajalela.
Di pinggir jalanan Labuan Bajo, BBM jenis Pertalite yang dikemas dalam botol air mineral setengah liter dijual dengan harga tak masuk akal.
Harganya melonjak antara Rp25.000, Rp30.000, hingga sulit didapat. Angka ini jauh melampaui harga eceran resmi pemerintah.
Alat Berat yang Bisu
Dampak kelangkaan ini langsung memukul sektor industri dan konstruksi lokal. Alat-alat berat yang biasanya meraung di lokasi-lokasi proyek kini terdiam. Para pengusaha konstruksi mengaku menyerah pada keadaan.
Seorang pengusaha konstruksi di Labuan Bajo, yang meminta namanya dirahasiakan, memberikan gambaran muram.
“Sementara ini kami tidak berbelanja untuk kebutuhan operasional,” ungkapnya pada Selasa (05/05).
Ia menegaskan, perusahaan tidak lagi mampu menanggung lonjakan biaya harian. Operasional proyek akan terus dihentikan hingga distribusi energi kembali normal.
Dapur yang Terancam Padam
Namun, BBM bukan satu-satunya masalah. Selama hampir tiga pekan terakhir, Labuan Bajo juga dihantam krisis gas LPG, khususnya jenis nonsubsidi.
Ichal Detrexs, seorang warga setempat, membagikan realita getir yang ia hadapi saat mencari gas untuk kebutuhan sehari-hari.
“Sudah satu minggu lebih tidak ada gas elpiji di Labuan Bajo. Bahkan, tadi pagi semua toko kosong,” kata Ichal. 28 April 2026 lalu.
Ketika ia menemukan satu-satunya toko yang masih memiliki stok saat itu, ia harus menelan pil pahit.
Harga gas LPG tabung 12 kilogram, yang biasanya dibanderol Rp290 ribu, meroket tak terkendali menjadi Rp360 ribu.
Para tengkulak dan oknum penjual tampak memanfaatkan ketiadaan barang untuk mengeruk keuntungan di tengah penderitaan warga.
Peringatan yang Terabaikan
Sebenarnya, krisis LPG ini bukanlah badai yang datang tiba-tiba.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) telah mencium aroma ketidakberesan sejak pertengahan April 2026.
Kekhawatiran terbesar pemerintah daerah adalah adanya ketimpangan distribusi.
Mereka mengendus indikasi bahwa gas LPG diprioritaskan untuk sektor bisnis pariwisata berskala besar, sementara warga dan UMKM dibiarkan berebut sisa-sisa pasokan.
Pada 14 April, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mabar, Gabriel Bagung, telah mengirimkan surat peringatan kepada pimpinan distributor PT Panji Anugerah Sejahtera (PAS).
“Penyaluran harus berjalan proporsional dan berkeadilan. Kebutuhan masyarakat umum dan pelaku UMKM harus tetap diperhatikan,” tegas Gabriel dalam surat tersebut, sebagaimana ditulis infomabar.
Ia sadar betul bahwa gas LPG adalah kebutuhan strategis. Ketiadaannya tidak hanya mematikan UMKM, tetapi juga mencoreng citra pariwisata Labuan Bajo.
Anomali Pernyataan Pertamina
Ironisnya, kepanikan di lapangan dan langkah darurat Pemkab Mabar tampak sangat kontras dengan sikap PT Pertamina Patra Niaga.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, justru menepis adanya krisis dari sisi hulu.
Ahad menegaskan tidak ada pembatasan kuota maupun pengurangan volume pengiriman untuk LPG nonsubsidi ke wilayah Manggarai Barat.
“Tidak ada pengurangan pengiriman,” tegas Ahad.
Ia bahkan merinci keberadaan dua agen resmi dan enam pangkalan yang seharusnya siap melayani warga Labuan Bajo.
Terkait krisis BBM, Pertamina berdalih bahwa antrean panjang terjadi akibat “lonjakan konsumsi yang tinggi”.
Mereka hanya mengimbau masyarakat untuk tidak panik, membeli secara bijak, dan melapor ke layanan 135 jika menemukan pelanggaran di SPBU.
Pernyataan ini seolah menciptakan jurang antara data di atas kertas dan realita perih yang dialami warga di lapangan.
Kapal Penyelamat di Cakrawala
Kini, harapan warga Labuan Bajo bergantung pada jalur laut.
Merespons eskalasi krisis yang makin liar, Bupati Edistasius Endi menginstruksikan jajarannya untuk memecah kebuntuan rantai pasok.
Pada Rabu (06/05), dua kapal pembawa “napas buatan” untuk Labuan Bajo kabarnya dijadwalkan bersandar.
Pertamina mengklaim telah menyandarkan kapal pengangkut di Fuel Terminal Reo yang membawa 400 kiloliter Pertamax, 250 kiloliter Pertalite, dan 500 kiloliter Biosolar.
Di sisi lain, kapal Express Mas juga membelah lautan menuju Pelabuhan Labuan Bajo membawa ratusan tabung gas LPG berbagai ukuran.
Manifes kapal mencatat 150 unit tabung 5,5 kg, 126 unit tabung 12 kg, dan 120 unit tabung berkapasitas 50 kg siap diturunkan.
Jumlah ini diharapkan mampu menjadi pertolongan pertama bagi krisis yang sedang melanda kota.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajo Update
