LABUAN BAJO — Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mengusulkan penerapan asuransi pariwisata secara wajib yang terintegrasi dalam tiket dan paket wisata di Labuan Bajo.
Usulan itu disampaikan Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, dalam FGD Pilot Project Tata Kelola Risiko Pariwisata di Golo Mori Convention Center, Selasa (21/4/2026).
“Diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup perlindungan menyeluruh melalui penerapan asuransi pariwisata secara wajib yang terintegrasi dalam tiket dan paket wisata,” jelas Andhy.
Ia juga mendorong penguatan standar dan sertifikasi lewat harmonisasi kompetensi serta audit berkala bagi pelaku usaha wisata.
Menurut Andhy, Labuan Bajo perlu mengembangkan Sistem Manajemen Risiko Destinasi yang mengintegrasikan data lintas sektor.
Sistem itu harus didukung sistem peringatan dini dan SOP berbasis risiko untuk respons cepat saat krisis.
Andhy turut mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Manajemen Risiko Destinasi guna memperkuat koordinasi dan respons krisis.
“Diperlukan juga reformulasi regulasi dan klasifikasi usaha guna memastikan kepastian hukum dan akses terhadap skema asuransi,” katanya.
Dengan langkah itu, Andhy berharap Labuan Bajo menjadi pilot project nasional dalam pengelolaan risiko pariwisata.
FGD ini digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama PT Jasaraharja Putera Insurance.
Kegiatan bertajuk “Penguatan Tata Kelola Risiko untuk Membangun Pariwisata Berkualitas di Labuan Bajo” itu dimoderatori Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo.
Data 2025 mencatat skor manajemen krisis dan kebencanaan Labuan Bajo baru 4,33 dari skala 1–7.
Sepanjang 2025, kecelakaan kapal wisata tercatat 18 kejadian, naik 28,57% dibanding tahun sebelumnya.
FGD dirangkai dengan penandatanganan MoU dan PKS antara PT Jasaraharja Putera dengan Pemkab Manggarai Barat.
Sekda Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo, menyebut FGD ini ruang strategis menyatukan perspektif dan merumuskan langkah konkret.
“Labuan Bajo tidak hanya dikenal karena keindahannya, tetapi juga sebagai destinasi yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan,” tegas Fransiskus.
Plt. Deputi Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menekankan aspek keamanan berwisata kini jadi perhatian utama.
“Penguatan tata kelola risiko menjadi kunci agar setiap aktivitas pariwisata berjalan dalam sistem yang terencana, terukur, dan terintegrasi,” ujar Dida.
Dirut PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menyebut asuransi bukan pelengkap, tapi bagian penting membangun pariwisata aman.
“Melalui kolaborasi lintas sektor, kami berkomitmen memperkuat perlindungan yang terintegrasi bagi pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan,” tutur Abdul Haris.
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
