LABUAN BAJO — Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan (Dispar) Kabupaten Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid, merespons kritik tajam anggota DPRD terkait ketidakhadirannya dalam rapat evaluasi pariwisata.
Petrus mengungkapkan bahwa ia tidak bisa hadir karena harus menjalani pemeriksaan dan klarifikasi di Polres Manggarai Barat pada waktu yang bersamaan.
“Tidak ada niat sedikit pun untuk tidak hadir atau tidak memenuhi undangan dari mitra kerja kami di DPRD,” kata Petrus, Selasa (02/06).
Ia menjelaskan, pengambilan keterangan di kepolisian sebenarnya dijadwalkan pekan lalu.
Namun karena ada penyesuaian jadwal, proses tersebut baru bisa dilakukan bertepatan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD.
Meskipun absen, Petrus menegaskan pihaknya menerima segala catatan dan masukan dari DPRD, terutama terkait pembenahan destinasi dan keselamatan wisata pascainsiden kecelakaan belakangan ini.
Sebelumnya, Anggota DPRD Manggarai Barat dari Fraksi Demokrat, Paskalis Yosep Sudario, mengaku sangat kecewa dengan absennya pimpinan tertinggi Dinas Pariwisata tersebut.
Rapat kerja yang membahas Evaluasi Perda Sistem Kepariwisataan Daerah itu sempat memanas lantaran Petrus hanya diwakili oleh Sekretaris Dinas.
“Pertama, Kepala Dinas sendiri tidak hadir, jadi tidak seru. Sejak awal saya melihat rancangan Dinas Pariwisata ini kurang beres karena tidak ada panduannya,” kritik Paskalis dalam rapat tersebut.
Paskalis menyoroti ketiadaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Riparda) sebagai panduan utama pariwisata di Manggarai Barat.
Menurutnya, ketiadaan panduan yang jelas serta minimnya jaminan keselamatan akan menghancurkan reputasi Manggarai Barat sebagai destinasi wisata kelas dunia.
“Ini menjadi bencana setiap tahun, bahkan setiap bulan, kita ditertawakan. Ke depan, orang akan takut datang ke Manggarai Barat,” ujarnya menegaskan.
Paskalis merujuk pada minimnya pengawasan fasilitas di destinasi darat, seperti fasilitas kayu lapuk di Cunca Wulang, serta kondisi Gua Rangko dan Danau Sano Nggoang yang dinilai abai dari rancangan pemerintah.
Untuk mencegah memburuknya citra wisata Labuan Bajo dan sekitarnya, DPRD mendesak Dinas Pariwisata tidak sekadar berwacana.
Di akhir pernyataannya, Paskalis mendesak perwakilan Dinas Pariwisata untuk segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang khusus merancang Riparda secara komprehensif.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajo Update
