LABUAN BAJO — Keadilan ekonomi menjadi barang langka bagi para sopir angkutan wisata lokal di Labuan Bajo. Sejak kehadiran aplikasi Grab, para pengemudi yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Wisata Darat (AWSTAR) merasa tersisih dan diperlakukan tidak adil di tanah kelahiran mereka sendiri.
Perlawanan mereka bukan tanpa alasan. AWSTAR, yang didirikan pada 2018, lahir dari keresahan atas dominasi armada transportasi dari luar daerah yang mengancam mata pencaharian mereka. Asosiasi ini menjadi benteng pertahanan terakhir bagi ratusan putra daerah yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi wisata.
Namun, lawan yang mereka hadapi kini jauh lebih besar. Masuknya Grab mengubah total lanskap persaingan. Aplikasi raksasa ini menawarkan sistem yang dianggap merugikan, mengubah sopir mandiri menjadi “pekerja platform” dengan sistem bagi hasil yang mencekik.
Aktivis sosial Labuan Bajo sekaligus salah satu pendiri organisasi pelaku wisata, Rafael Taher, menyebut kehadiran Grab dan kebijakan pemerintah daerah telah menciptakan ketidakadilan struktural.
“Kami, putra daerah, membangun pariwisata ini dengan keringat. Tiba-tiba datang aplikasi raksasa dan pemerintah seolah memberi karpet merah. Kami tidak menolak kemajuan, tapi kami menolak diperlakukan seperti kuli di tanah leluhur kami sendiri,” ujar Rafael dengan nada tegas, kepada media ini, Senin, 27 April 2026
Negosiasi antara AWSTAR dan Grab menemui jalan buntu. Pihak sopir lokal mengajukan syarat berat: penghasilan setara UMP DKI Jakarta serta biaya kredit dan operasional kendaraan ditanggung aplikasi. Tuntutan itu ditolak mentah-mentah oleh Grab.
Situasi memanas ketika Grab diduga kuat melobi pemerintah daerah untuk memuluskan jalannya, mengabaikan aspirasi para sopir lokal yang sejak awal menolak sistem kemitraan tersebut.
Awalnya, ada kompromi. Grab diizinkan beroperasi terbatas, hanya untuk layanan pesan-antar makanan. Namun, kesepakatan itu hanya manis di bibir. Di lapangan, Grab menjalankan layanan transportasi penumpang secara penuh, bahkan merangsek ke zona-zona terlarang.
“Kesepakatan zona itu hanya di atas kertas. Di lapangan, mereka seperti bermain kucing-kucingan, mencuri penumpang di depan mata kami. Di mana wibawa pemerintah dan aparat saat aturan yang dibuat bersama dilanggar terang-terangan?” kata Rafael.
Mediasi di kantor polisi dan Dinas Perhubungan Manggarai Barat sempat menghasilkan kesepakatan pembagian zona penjemputan di Bandara Komodo.
Namun, menurut AWSTAR, pelanggaran terus terjadi. Area seperti Bandara, Hotel Ayana, hingga Gardena menjadi titik panas konflik yang tak berkesudahan.
Adu mulut di lapangan kini menjadi pemandangan biasa. Ketegangan antara pengemudi lokal dan mitra Grab tak terhindarkan, bahkan beberapa kasus dilaporkan berujung ke ranah hukum.
Bagi para sopir AWSTAR, perjuangan ini bukan lagi sekadar soal rebutan penumpang. Ini adalah pertaruhan harga diri dan masa depan ekonomi keluarga mereka di tengah kepungan korporasi besar.
“Ini bukan lagi soal persaingan bisnis, ini soal harkat dan martabat. Pemerintah Daerah Manggarai Barat harus memilih, berpihak pada investor besar atau pada rakyatnya sendiri,” tutup Rafael. “AWSTAR hanya butuh satu hal: keadilan ekonomi.”
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
