Labuan Bajo – Fraksi Harapan Baru DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen PLN ULP Labuan Bajo pada Jumat, 23 Januari 2026.
Rapat di Kantor PLN ini bertujuan mendesak percepatan pemerataan akses listrik di wilayah-wilayah pelosok Manggarai Barat yang hingga kini masih terisolasi dari penerangan.
Fraksi gabungan dari Partai Golkar, PAN, dan Perindo ini menilai, ketersediaan listrik merupakan hak dasar warga yang tidak boleh ditunda-tunda lagi.
Ketua Fraksi Harapan Baru, Inocentius Peni, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah komitmen politik untuk menyukseskan program pemerintah pusat.
“Akses listrik adalah kebutuhan fundamental. Tanpa listrik, kesejahteraan hanya akan menjadi angan-angan. Kami mendesak PLN untuk memprioritaskan usulan desa dan kampung ini agar masuk dalam penganggaran tahun 2026,” tegas Inocentius Peni.
Politisi PAN ini menambahkan, langkah ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap program “Indonesia Terang” yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, anggota fraksi dari Partai Golkar, Rofinus Rahmat, menyoroti adanya ketimpangan distribusi listrik yang sangat mencolok di lapangan.
Rofinus menyebut terdapat anomali di mana desa yang letaknya jauh justru sudah berlistrik, sementara pemukiman di dekat infrastruktur utama PLN malah terabaikan.
“Sungguh ironis. Ada desa yang sangat jauh sudah berlistrik, namun ada kampung yang jaraknya hanya pelemparan batu dari gardu induk justru masih gelap gulita,” ujar Ketua DPD II Partai Golkar Manggarai Barat tersebut.
Data lebih teknis dipaparkan oleh Anton Aron, anggota Fraksi Harapan Baru dari PAN. Ia mengungkapkan sejumlah kampung yang secara logika anggaran sangat efisien untuk dikerjakan.
Beberapa di antaranya adalah Kampung Pinggong yang berjarak 500 meter dari gardu, serta Kampung Rangat, Gembel, dan Lamung yang berjarak 1,8 hingga 3 kilometer.
“Di sana ada sekolah, Pustu, dan rumah ibadah. Fasilitas publik ini lumpuh saat malam dan terbatas saat siang karena ketiadaan daya. Eksekusi harus dilakukan tahun 2026/2027 ini juga,” desak Anton.
Menanggapi desakan keras dari para wakil rakyat tersebut, Manajer PLN ULP Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, memberikan penjelasannya.
Virtus menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam memperluas jangkauan listrik, namun tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
“Kami terus berkoordinasi intensif. Prinsipnya, PLN berkomitmen memperluas akses, namun teknis pelaksanaan harus selaras dengan agenda perencanaan dan survei yang ada,” jelas Virtus.
Ia menambahkan bahwa eksekusi di lapangan memerlukan sinkronisasi lebih lanjut dengan Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Flores.
RDP ini berakhir dengan kesepakatan bahwa kebutuhan listrik desa harus menjadi prioritas utama demi menggerakkan roda ekonomi dan pendidikan di pelosok Manggarai Barat.
Penulis : Alfredo R. Ten
Editor : Fons Abun
