LABUAN BAJO – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Pariwisata Mabar Bersatu (APMB) membanjiri jalanan utama Labuan Bajo, Senin (13/4/2026) pagi.
Massa yang terdiri dari pelaku wisata, pedagang, hingga masyarakat umum ini menggelar aksi besar-besaran menolak kebijakan pembatasan kuota 1.000 kunjungan ke Taman Nasional Komodo (TNK).
Kebijakan tersebut dituding sebagai “lonceng kematian” bagi ekonomi kerakyatan di ujung barat Pulau Flores.
Pantauan media ini, geliat aksi mulai memuncak sejak pukul 08.30 WITA dengan titik kumpul di area Pasar Baru.
Suasana mendadak riuh. Deru mesin ribuan sepeda motor bersahut-sahutan dengan yel-yel perlawanan yang membakar semangat.
Spanduk-spanduk bernada protes tampak membentang luas, dibawa oleh tangan-tangan yang menuntut keadilan ekonomi. Salah satu spanduk bertuliskan,” Susah Move On”.
Lautan manusia mulai bergerak perlahan, membentuk barisan panjang yang seolah tak berujung menuju jantung kota.
Memasuki jalur utama, Jalan Wae Mata benar-benar lumpuh total kurang lebih 20 menit. Aspal jalanan tertutup rapat oleh “lautan helm”. Arus lalu lintas tak berkutik di bawah kepungan massa yang luar biasa padat.
Di tengah cuaca yang menyengat, aparat kepolisian dari Polres Manggarai Barat tampak berjaga ketat di setiap sudut jalan.
Petugas bekerja ekstra melakukan rekayasa lalu lintas guna mengurai sumbatan kendaraan di tengah tekanan massa.
Puncak ketegangan pecah saat ribuan massa tiba dan langsung mengepung gerbang besi Gedung DPRD Manggarai Barat.
Suasana berubah emosional. Orasi-orasi berapi-api diteriakkan dari atas mobil komando yang membelah kerumunan.
Massa berdiri berdesakan, menempelkan badan ke teras gedung sambil terus meneriakkan penolakan terhadap aturan kuota.
“Tolak, !” teriak salah satu orator yang disambut gemuruh sorakan massa yang memekakkan telinga.
Gedung rakyat yang biasanya formal itu kini “dikepung” oleh kemarahan warga yang menagih janji perlindungan ekonomi.
Dalam pernyataan resminya, APMB menilai kebijakan kuota 1.000 wisatawan per hari bukan murni untuk konservasi.
Mereka mencium aroma privatisasi dan praktik monopoli yang bakal menguntungkan segelintir elit bermodal besar.
“Ini soal siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan,” tegas APMB dalam siaran persnya.
Dampak kebijakan ini dianggap bakal menghantam langsung pemandu wisata, pelaku UMKM, hingga operator kapal lokal.
APMB juga mengkritik proses pengambilan keputusan yang dinilai tertutup dan tanpa kajian ilmiah yang transparan.
Setelah dari DPRD, massa melanjutkan long march menuju Kantor Bupati dan berakhir di Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
Hingga siang ini, eskalasi massa di lapangan masih sangat tinggi.
Para demonstran bersumpah tidak akan membubarkan diri hingga ada jaminan nyata kebijakan tersebut dicabut atau dievaluasi total.
“Konservasi tanpa keadilan sosial adalah ketimpangan yang dilegalkan,” tutup pernyataan keras APMB.
Informasi yang diperoleh media, usai di DPRD para demonstran akan melanjutkan aksi protes ke Kantor Bupati dan BTNK.
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
