LABUAN BAJO – Persatuan Guru Swasta Manggarai Barat (PGS-MB) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis (19/2/2026) siang.
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami guru swasta terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua PGS-MB, Bernabas Daharming Ngampu, menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir, guru swasta merasa dianaktirikan oleh regulasi pemerintah pusat.
Bernabas yang juga Kepala SMPK Mutiara Rekas dan telah mengabdi selama 13 tahun ini, meminta agar guru swasta diperlakukan setara dengan guru negeri.
“Kami mendatangi kantor DPRD hari ini pak, kami meminta keadilan terkait seleksi PPPK, karena 5 tahun terakhir sekolah swasta tidak diakomodir dalam seleksi PPPK,” ujar Bernabas kepada media ini, Kamis siang.
Ia menambahkan, guru dan tenaga kependidikan (GTK) swasta memiliki harapan besar untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam setiap seleksi yang dibuka pemerintah.
“Guru dan tenaga kependidikan swasta ingin diperlakukan sama dengan sekolah negeri,” tegasnya.
Menurut Bernabas, regulasi yang berjalan selama ini sangat membatasi ruang gerak para pendidik di sekolah swasta.
“Dalam 5 tahun terakhir yang boleh mengikuti seleksi PPPK hanya sekolah negeri, tentu ini regulasi yang diskriminatif,” katanya lagi.
Hal yang paling menyakitkan bagi para guru swasta adalah adanya ketimpangan syarat masa mengabdi antara sekolah negeri dan swasta.
“Yang paling merugikan dan melukai adalah, 2 tahun mengabdi di sekolah negeri sudah diangkat PPPK, sementara ada di sekolah swasta yang mengabdi belasan tahun tapi tidak diizinkan untuk tes PPPK,” ungkap Bernabas dengan nada kecewa.
Terkait data pasti jumlah guru swasta yang terdampak, Bernabas menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan proses pendataan dan konsolidasi.
“Soal jumlah guru dan tenaga kependidikan swasta di Manggarai Barat belum diketahui secara pasti pak, belum semua sekolah swasta masuk dalam wadah organisasi Persatuan Guru Swasta Manggarai Barat (PGSMB), kami masih terus melakukan konsolidasi,” jelasnya.
Namun, ia mengarahkan agar data valid mengenai jumlah GTK jenjang TK, SD, hingga SMP dapat dikonfirmasi ke instansi terkait.
“Tapi soal data pasti GTK jenjang TK, SD, SMP ada di Dinas PKO Manggarai Barat pak,” tambahnya.
Organisasi PGS-MB sendiri baru resmi berdiri pada 13 Februari 2026 dan saat ini sudah menaungi 19 sekolah swasta di wilayah tersebut.
Kedatangan pengurus PGS-MB di gedung dewan diterima langsung oleh Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin.
Turut mendampingi Ketua DPRD, anggota dewan Rofinus Rahmat dari Partai Golkar dan Warus Martinus dari Partai Gerindra.
Hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa aspirasi para guru swasta akan dibahas lebih mendalam dalam forum resmi.
“RDP akan dilaksanakan, 23 Februari 2026,” pungkas Bernabas.
Penulis : Fons Abun
Editor : Redaksi
