LABUAN BAJO — Realisasi investasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, mencapai Rp1,16 triliun pada semester I 2026.
Angka ini melonjak 168,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat, capaian ini setara dengan 60,3 persen dari total target investasi 2026 yang dipatok sebesar Rp1,93 triliun.
Sebagai perbandingan, pada semester I 2025, realisasi investasi di daerah tersebut hanya tercatat sebesar Rp434,59 miliar.
Lonjakan tajam ini menunjukkan tingginya kepercayaan pelaku usaha ke Labuan Bajo.
“Capaian ini menjadi indikator bahwa Manggarai Barat masih menjadi daerah yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya,” ujar Kepala DPMPTSP Kabupaten Manggarai Barat, Maria Imaculata Babur di Labuan Bajo, Rabu (29/7/2026).
Peta dominasi investasi di Manggarai Barat pun bergeser. Jika pada 2025 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi, tahun ini arus modal dikuasai oleh Penanaman Modal Asing (PMA).
Sepanjang enam bulan pertama 2026, nilai PMA mencapai Rp625,58 miliar. Sementara itu, PMDN tercatat berada di angka Rp542,88 miliar.
Sejumlah investor asing yang mulai gencar membenamkan modalnya di Manggarai Barat berasal dari Qatar, Swiss, Inggris, Italia, hingga Jepang.
Status Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) membuat sektor pariwisata tetap menjadi magnet utama aliran dana.
Investasi di bidang hotel dan restoran mendominasi dengan nilai mencapai Rp679,63 miliar hingga triwulan II 2026.
Menyusul di belakangnya adalah sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran senilai Rp340,28 miliar.
Sementara sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menyedot investasi sebesar Rp70,08 miliar.
Kendati realisasi investasi meroket, Maria mengakui masih ada hambatan struktural yang mengadang laju penanaman modal di wilayahnya.
Ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan melambungnya harga tanah di Labuan Bajo dan sekitarnya menjadi keluhan utama para investor.
Selain lahan, kebutuhan infrastruktur dasar pendukung investasi seperti jaringan air bersih, pasokan listrik, dan internet juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Karena itu pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memperbaiki pelayanan perizinan serta mendorong pembangunan infrastruktur pendukung,” kata Maria.
Dari sisi ketenagakerjaan, arus investasi yang masuk tercatat telah menyerap 1.264 pekerja tetap. Data ini merujuk pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diverifikasi BKPM.
Untuk memastikan dampak ekonomi terasa secara langsung, Pemkab Manggarai Barat mewajibkan perusahaan menyerap 60 hingga 70 persen tenaga kerja lokal.
Pemerintah juga mendorong kemitraan antara perusahaan berskala besar dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) setempat agar pertumbuhan ekonomi daerah berjalan inklusif.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajo Update
