LABUAN BAJO — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) turun gunung merespons berbagai keluhan pelaku wisata Live on Board (LoB) di Labuan Bajo. Sejumlah persoalan krusial disorot, mulai dari tata kelola sampah, kuota Taman Nasional (TN) Komodo, hingga maraknya kasus penipuan (scamming) wisatawan.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh para pelaku usaha dalam forum ‘Bincang Kepariwisataan’ yang digelar di Carpenter Cafe, Pantai Pede, Labuan Bajo, Kamis (1/10/2026).
Forum ini dihadiri langsung oleh ekosistem wisata bahari setempat, yakni Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (GAHAWISRI), Dive Operators Community Komodo (DOCK), serta Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI).
Dalam diskusi tersebut, pelaku usaha menumpahkan keresahan mereka. Selain masalah pajak dan infrastruktur diving, isu penipuan (scamming) oleh agen perjalanan nakal menjadi sorotan utama karena dinilai merusak citra Labuan Bajo.
Sebagai solusi awal, BPOLBF kini tengah menyiapkan publikasi daftar agen perjalanan resmi (whitelist) di situs web mereka agar wisatawan tidak lagi tertipu.
Asisten Deputi Manajemen Industri Pariwisata Kemenpar, Budi Supriyanto, menegaskan bahwa industri LoB adalah urat nadi wisata bahari yang menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“LoB menjadi salah satu concern pemerintah karena merupakan bagian dari ekosistem wisata bahari yang terus kita kembangkan. Melalui pertemuan seperti ini, kami ingin mendengar secara langsung kondisi riil di lapangan, termasuk isu dan concern yang dirasakan oleh para pelaku LoB di Labuan Bajo,” ujar Budi.
Budi berjanji, seluruh aspirasi dari para pengusaha kapal akan ditarik ke pusat untuk dikoordinasikan. “Masukan yang ada akan kami bawa dan koordinasikan sesuai kewenangan masing-masing, sehingga ada tindak lanjut yang dapat dilakukan secara tepat,” tegasnya.
Plt. Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, menyebut dinamika LoB sangat kompleks karena menyangkut seluruh rantai ekosistem pariwisata. Mulai dari kebersihan destinasi, akses infrastruktur, hingga promosi.
“BPOLBF melihat bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri. Kita perlu mendengar langsung dari teman-teman pelaku usaha mengenai apa yang mereka hadapi. Forum seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan memastikan berbagai masukan dapat menjadi bahan dalam penguatan ekosistem pariwisata Labuan Bajo,” kata Andhy.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid, memastikan pihaknya siap menindaklanjuti pekerjaan rumah (PR) pariwisata yang menjadi porsi pemerintah daerah.
“Berbagai masukan yang disampaikan oleh para pelaku pariwisata menjadi catatan penting untuk kami tindak lanjuti. Kami akan terus berkoordinasi untuk mencari solusi yang dapat mendukung pengembangan pariwisata, termasuk peningkatan kualitas destinasi, kenyamanan wisatawan, serta pengelolaan lingkungan dan kebersihan kawasan,” tutup Petrus.
Penulis : Fons Abun
Editor : Tim Bajoupdate
